Berbenah Payung Hukum Industri Teknologi Keuangan

Besaran Upah Minimum Provinsi pada 2022 tak diterima semua pihak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meninjau ulang formula upah tahun depan.

Hal ini disampaikan Anies lewat surat kepada Ida yang salinannya diterima para wartawan. Anies berharap formula penetapan UMP dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis.

“Kami mengusulkan dan mengharapkan Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,” bunyi keterangan dalam surat tersebut dikutip dari Antara, Senin (29/11).

Baca Juga

 

UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik Rp 37.749 atau naik 0,85% menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Sedangkan angka inflasi tahunan di ibu kota mencapai 1,14%.

Anies menjelaskan Pemprov DKI harus menerapkan UMP yang sama dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Ia berdalih Keputusan Gubernur yang telah ada dibuat semata-mata agar tak melanggar aturan yang ada.

“Di sisi lain, Pemprov DKI melihat ada ketidaksesuaian dan tak terpenuhinya rasa keadilan antara formula UMP dari Kemenaker dengan kondisi di lapangan,” ujar Anies.

Dalam surat tersebut, Anies memaparkan rata-rata kenaikan UMP dari 2016 mencapai 8,6%. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa ada beberapa sektor usaha yang meningkat meski diterpa pandemi seperti transportasi dan pergudangan, teknologi informasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial.

Selain itu DKI adalah satu-satunya provinsi yang tak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga UMP menjadi ketetapan final. Anies juga sedang mengkaji ulang penghitungan tersebut dengan seluruh pemangku kebijakan.

Meski demikian, belum ada komentar Kemnaker terkait surat dari Anies ini. Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi belum merespons pesan singkat Katadata.co.id.

Surati Menaker, Anies Minta Formula Upah Minimum 2022 Dikaji Ulang
Menkominfo Sebut RUU SPBE Akan Buat Layanan e-Government Lebih Baik
Menkominfo Sebut RUU SPBE Akan Buat Layanan e-Goverment Lebih Baik
Bakal jadi anggota holding Danareksa, begini kata Kliring Berjangka Indonesia
Perlindungan Data Pribadi pada Bisnis Digital Jadi Prioritas
Bamsoet Tempuh Sidang Seminar Usulan Riset Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
NasDem Sarankan MUI Berbenah
Politisi Nasdem Sarankan Internal MUI Berbenah Diri: Jangan sampai Jadi Sarang Teroris